atjehcyber menubar

atjehcyber tickhead

atjehcyber thumbkanan

atjehcyber stick

#TAGatjehcyber Home /

Ini 5 Kebijakan Aneh Pemerintah di Sektor Telekomunikasi

By Atjehcyber.net on 12/24/2013 | 18.00


Sepanjang 2013, sejumlah kebijakan pemerintah pusat terkait telekomunikasi tergolong aneh dan cenderung mengada-ada, sehingga tentunya banyak masyarakat yang memprotesnya.

1. Cukai Pulsa
Awal 2013, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro telekomunikasi nasional ? melontarkan pernyataan yang cukup mengagetkan industri telekomunikasi nasional, yaitu soal rencana pengenaan cukai pada pulsa.

Menurutnya, pengenaan cukai pada pulsa telepon seluler dimaksudkan untuk membatasi penggunaannya karena berdampak negatif pada kesehatan.

Pulsa banyak manfaatnya, yaitu untuk berkomunikasi. Jangan ditanya apa manfaat komunikasi. Boleh dibilang, tidak akan ada suatu bangsa tanpa komunikasi.

Apabila pulsa jadi dikenakan cukai, maka tarif telekomunikasi bakal naik, operator kecil dan medioker bakal kesulitan dan bisa jadi akan merugi dan tutup atau merger atau diakuisisi.

2. Registrasi IMEI
Kementerian Kominfo bersama Kementerian Perdagangan bersama operator telekomunikasi sepakat akan mematikan ponsel ber-IMEI ilegal guna memberantas ponsel selundupan atau black market (BM).

Dari rapat dengan koordinasi tersebut terungkap bahwa sedikitnya 50 juta ponsel yang beredar di Indonesia masuk kategori ilegal dan ber-IMEI ganda.

Maksud pemerintah memang baik, yaitu untuk memerangi ponsel illegal. Bila ternyata ada ponsel dengan IMEI palsu atau ganda, maka pemerintah akan mematikan mematikan sinyal ponsel tersebut.

Apalagi, pada ponsel baru buatan China, banyak yang ber-IMEI ganda, bahkan saat ini ada teknologi yang bisa mengganti IMEI.

3. Rencana PPnBM smartphone
Pemerintah telah mewacanakan menambah pundi-pundi pendapatan negara melalui pengenaan PPnBM terhadap smartphone. Momen itu dinilai memanfaatkan booming smartphone yang tumbuh sangat pesat dalam setahun terakhir, apalagi munculnya banyak smartphone buatan China yang murah.

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai pengenaan PPNBM pada perangkat smartphone hanya akan meningkatkan penyelundupan ponsel asing dan tidak adil bagi smartphone lokal yang harganya banyak yang di bawah Rp 1 juta.

Menurut Direktur Eksekutif Mastel Eddy Thoyib mengatakan penerapan PPNBM untuk smartphone tidak masuk akal dan pemerintah seperti mencari-cari sumber pendapatan baru sehingga terkesan mengada-ada.

"Sekarang ini ponsel pintar sudah sangat murah, bahkan ada yang seharga Rp 700 ribu, jadi aneh bila disebut barang mewah," ujarnya.

Penerapan PPNBM pada ponsel pintar justru kontradiktif dengan tujuan pemerintah yang ingin memperluas akses komunikasi hingga ke pelosok pedesaan.

4. Kebijakan baru harga kartu perdana
Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mematangkan paket kebijakan tarif yang baru. Dikabarkan, paket kebijakan ini akan segera dikonsultasikan ke publik, untuk dapat diimplementasikan pada 2014 mendatang.

Mengikuti perubahan kebijakan tarif, pemerintah juga akan mengubah ketentuan mengenai penarifan telepon seluler khususnya mengenai harga kartu perdana. Dari rencana revisi ini, akan diatur bahwa penjualan kartu perdana harus dijual dengan harga minimal Rp 50 ribu disertai foto kopi identitas diri.

Rencana perubahan penarifan kartu perdana pernah disampaikan Anggota BRTI Fetty Fajriati dalam forum Focus Group Discussion (FGD) di Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). "Sedang disiapkan penerbitan aturan penjualan kartu perdana dengan harga minimal Rp 50 ribu yang disertai copy Id-card," terang Fetty.

Menurut dia, ini merupakan bagian dari langkah teknis mengurangi penipuan. Langkah lain yang juga akan dilakukan BRTI adalah akan menggunakan data penduduk e-ktp sebagai acuan pendaftaran kartu perdana prabayar.

5. Pembiaran QoS operator rendah
Kualitas layanan operator telekomunikasi sepanjang 2013 termasuk yang terburuk yang terjadi selama ini. Bahkan sejumlah operator dan vendor ponsel pintar mengalami putus jaringan yang berakibat gangguan layanan secara massal.

Tidak seperti saat Telkomsel mengalami tumbang jaringan di penghujung 2006, dan saat itu regulator dengan tegas memaksa anak usaha Telkom tersebut membayar ganti rugi kepada pelanggan selain pemberian peringatan 1.

Namun, yang terjadi pada 2013, jaringan BlackBerry dan Smartfren yang tumbang luput dari sanksi regulator. Belum lagi gangguan sinyal data hampir merata di semua operator yang hampir tak terdeteksi pemerintah.

Regulator beranggapan, gangguan sinyal dalam sehari dua hari tidak seberapa karena faktor pembandingnya adalah hari dalam setahun. Sehingga, bila hanya terganggu dalam dua hari saja maka persentasenya sangat kecil untuk menjadi alasan regulator menjatuhkan sanksi.

Padahal, menurut praktisi telekomunikasi dan Indonesia Telecommunication User Group (IDTUG) Yohannes Bambang Sumaryo, waktu sehari sampai dua hari bagi pelanggan sangat lah berharga, bahkan bagi perekonomian nasional secara umum. (*/mdk)


KOMENTAR
DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

atjehcyber com bigbox